Berita
Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pagi ini, Senin, 29 Januari 2024, Pengadilan Negeri Gunung Sugih ikut serta dalam Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Anggoro Wicaksono, S.H., M.H. yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan tegas mewakili institusi tersebut dalam acara yang dihadiri oleh Forkopinda Kabupaten Lampung Tengah.
Deklarasi ini diselenggarakan dengan khidmat di Lapangan Merdeka Gunung Sugih, menciptakan suasana kebersamaan dan komitmen bersama untuk menjaga netralitas ASN selama proses pemilihan. Keikutsertaan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam acara ini menegaskan tekad untuk tetap berada di jalur netral dan memberikan kontribusi…
Briefing Petugas PTSP dan Staf PPNPN Pengadilan Negeri Gunung Sugih
"Pada Senin, 29 Januari 2024, Pengadilan Negeri Gunung Sugih menggelar Briefing khusus untuk Petugas PTSP dan Staf PPNPN, dengan partisipasi dari Kesekretariatan Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, serta Kesekretariatan Perencanaan Teknologi dan Pelaporan. Acara ini menjadi momen penting dalam menjaga kinerja di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
Para peserta yang terdiri dari para pemimpin dan ahli dalam kesekretariatan menunjukkan tekad untuk menjaga kinerja optimal. Briefing ini bukan hanya pertemuan formal, tapi juga forum interaktif di mana pemahaman tentang tantangan dan peluang dihadapi oleh Petugas PTSP dan Staf PPNPN dapat dipertukarkan.
Sekretaris Kesekretariatan Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana memberikan pandangan strategis…
Ketua dan Wakil Ketua PN Gunung Sugih Mengikuti Sosialisasi Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) 2024
"Pada Senin, 29 Januari 2024, langkah progresif diambil oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam perjalanan menuju peradilan yang lebih unggul dan tangguh. Keduanya dengan penuh semangat mengikuti Sosialisasi Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Grand Mercure Lampung.
Dalam suasana yang dipenuhi antusiasme, Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama meresapi informasi dan strategi terkait implementasi program AMPUH. Mereka tidak hanya sekadar hadir, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam diskusi yang membangun, saling bertukar pengalaman, dan merumuskan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan tujuan bersama.
Program AMPUH diartikan sebagai komitmen serius untuk menghadirkan mutu peradilan yang lebih baik.…
Apel Pagi Semangat Pagi - 29 Januari 2024
"Pagi ini di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, senin, 29 Januari 2024, suasana terasa penuh semangat dengan kehadiran Bapak Anugrah R'Lalana Sebayang, SH.ST MH, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memimpin Apel Pagi. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk membahas berbagai aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kelancaran proses peradilan.
Dalam rapat bulanan kali ini, fokus utama jatuh pada pengumpulan dokumen yang efektif. Bapak Anugrah R'Lalana Sebayang menggarisbawahi pentingnya persiapan dokumen laporan yang cermat dan pembaruan berkala agar setiap proses peradilan berjalan dengan lancar dan transparan.
Selain itu, pembahasan terkait Zona Integritas menjadi pokok utama. Kebersihan dan ketertiban dalam pelaksanaan…
Kerja Bakti PN Gunung Sugih - 26 Januari 2024
Dalam suasana pagi yang cerah pada Jum'at, 26 Januari 2024, Pengadilan Negeri Gunung Sugih merayakan semangat kebersamaan dengan menggelar kegiatan kerja bakti bersama seluruh pegawai. Dengan penuh dedikasi, kami berkomitmen menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat kerja.
Bertempat di halaman Pengadilan, setiap pegawai turut serta dalam membersihkan, merapikan, dan mempercantik area sekitar. Langkah ini bukan hanya sekadar aksi, melainkan bentuk nyata dari rasa tanggung jawab kami terhadap lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan menyenangkan.
Semangat gotong royong terasa begitu kental, dan kebersamaan menjadi pendorong utama dalam kegiatan ini. Setiap sapuan sapu, setiap tanaman yang ditanam, dan setiap detik waktu yang…
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- RESMIKAN INOVASI PT DKI JAKARTA, KETUA MA AJAK APARATUR PERADILAN KERJA IKHLAS
Kamis, 28 Maret 2024 17:05 WIB.
Jakarta-Humas: Untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan di wilayah DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana di PT Jakarta....
| Selengkapnya |- SAMBUT IDUL FITRI 1445 H, DHARMAYUKTI KARINI MAHKAMAH AGUNG BAGI SEMBAKO MURAH
Selasa, 26 Maret 2024 13:34 WIB.
Jakarta " Humas : Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi: Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadits tersebut menggambarkan bahwa betapa besarnya keutamaan dari sedekah yang kita keluarkan, terlebih jika itu dilakukan pada...
| Selengkapnya |- INILAH 10 PEMENANG LOMBA KARYA TULIS ILMIAH BERBASIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Kamis, 21 Maret 2024 22:05 WIB.
Jakarta-Humas: Dalam rangka memastikan konsistensi putusan hakim dalam perkara komersial, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Hukum Berbasis Putusan Mahkamah Agung (lokaliMA). Lomba yang terbuka untuk umum ini bertema Mempromosikan Daya Saing Nasional dan...
| Selengkapnya |- KETUA MA LANTIK DIRJEN BADILAG DAN DIRJEN BADIMILTUN BARU
Senin, 18 Maret 2024 14:54 WIB.
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melantik Drs. Muchlis, S.H., M.H. sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. sebagai Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- RESMIKAN INOVASI PT DKI JAKARTA, KETUA MA AJAK APARATUR PERADILAN KERJA IKHLAS
-
Berita Badan Peradilan Umum
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI PERESMIAN INOVASI DAN APLIKASI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Kamis, 28 Maret 2024
Demi terus meningkatkan kualitas pelayanan pada pencari keadilan, terutama di wilayah Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di bawah pimpinan Ketua PT DKI Jakarta, Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. meluncurkan berbagai aplikasi dan inovasi. Pada hari Kamis, 28 Maret 2024, Ketua Mahkamah Agung...
| Selengkapnya |- HARI KEDUA BIMTEK KEADILAN RESTORATIF, PESERTA PELAJARI KEADILAN RESTORATIF MULAI PENYIDIKAN HINGGA PROSES MEDIASI
Kamis, 28 Maret 2024
Sebagaimana pada sesi di hari pertama, keadilan restoratif merupakan proses yang berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak dan tidak hanya berlangsung di pengadilan saja, tetapi juga diimplementasikan bahkan sejak sebelum persidangan. Oleh karena itu, pada hari kedua Bimbingan Teknis Penanganan...
| Selengkapnya |- MERIAHKAN BULAN SUCI RAMADHAN, DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM SERAHKAN PAKET SEMBAKO
Rabu, 27 Maret 2024
Dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mahkamah Agung RI melalui Dharmayukti Karini MARI mengadakan Pemberian Paket Sembako Murah kepada kalangan yang memerlukan. Pada lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, bingkisan ini...
| Selengkapnya |- PELAJARI IMPLEMENTASI SANKSI ALTERNATIF, DIRJEN BADILUM HADIRI DISKUSI DENGAN DITJEN PEMASYARAKATAN
Rabu, 27 Maret 2024
Sanksi alternatif (alternative sanction) merupakan opsi sanksi atau hukuman lain yang diberikan pada pemidanaan. Sanksi alternatif diberikan sebagai alternatif terhadap pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan. Beberapa sanksi alternatif di antaranya pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana...
| Selengkapnya |- Create by ZenoRSS
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI PERESMIAN INOVASI DAN APLIKASI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas